millamantiez: SUBJEK HUKUM PERDATA dan PIDANA

SUBJEK HUKUM

Subyek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Menurut Algra Subjek Hukum (Rechts Subyek) adalah setiap orang mempunyai hak dan

kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum (rechtsbevoegheid)

Subyek hukum adalah Manusia (Naturlijke Person) dan Badan Hukum (Vicht Person).

Sebelum menjelaskan mengenai perbedaan subjek hukum dalam hukum perdata dan subjek hukum dalam hukum pidana, terlebih dahulu kami akan menyebutkan subyek hukum tersebut satu-persatu di bawah ini:

Subjek Hukum Perdata

1. Orang

Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 19-21) mengatakan bahwa dalam hukum, orang (persoon) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup.

Dua alasan secara yuridis, yang menyebutkan alasan manusia sebagai subyek hukum yaitu :

a. Pertama, manusia mempunyai hak-hak subyektif.

b. kedua, kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan (Pasal 2 KUHPerdt), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk wenang berbuat atau bertindak melaksankan hak dan kewajiban yang dimilikinya dibutuhkan adanya syarat kecakapan.

Syarat-syarat seseorang yang Cakap Hukum :

1) Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun).

2) Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah.

3) Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum.

4) Berjiwa sehat dan berakal sehat.

Walaupun menurut hukum, setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya, akan tetapi dalam hukum, tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya.

Maka dari itu, mereka digolongkan sebagai orang yang “tidak cakap” atau “kurang cakap” untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga mereka itu harus diwakili atau dibantu oleh orang lain.

Menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

1) Orang yang belum dewasa

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 330 Ayat 1 yang dimaksud dengan orang yang belum dewasa (masih dibawah umur) adalah seseorang yang usianya belum mencapai 21 tahun, terkecuali yang tercantum pada Ayat 2 bagi seseorang yang walaupun belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah maka orang tersebut dapat dianggap dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum, namun apabila pada usia 21 tahun orang tersebut bercerai maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang belum dewasa (masih dibawah umur).

2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan atau pengawasan (curatele)

Mengenai orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan atau pengawasan, menurut Pasal 430 KUHP, ada 3 alasan untuk pengampuan atau pengawasan yaitu:

- Keborosan

- Lemah akal budinya, misalnya imbisil atau debisil

- Kekurangan daya berpikir : sakit ingatan, dungu, dan dungu disertai mengamuk

- Seorang wanita yang bersuami (para istri)

Menurut KUHP, seorang wanita yang telah menikah tidak diperkenankan bertindak sendiri didalam lalu lintas hukum tetapi wanita tersebut harus dibantu oleh suaminya karena wanita telah memiliki suami dianggap kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam hukum.

Beberapa pasal KUHP yang membedakan antara kecakapan seorang pria dan wanita yaitu:

- Wanita dapat menikah jika telah berusia 15 tahun dan pria berusia 18 tahun.

- Wanita tidak diperbolehkan menikah sebelum lewat dari 300 hari setelah pernikahannya diputuskan, sementara untuk pria tidak memiliki larangan.

- Seorang pria dapat mengakui anaknya apabila telah berusia minimal 19 tahun sedangkan wanita tidak memilik batasan usia.

Namun untuk saat ini, ketentuan tersebut sudah tidak berlaku seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pasal 31 Ayat 2 UU Perkawinan menentukan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

2. Badan Hukum

Subekti (Ibid, hal 21) mengatakan bahwa di samping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim.

Pada sumber lain, penjelasan dalam artikel Metamorfosis Badan Hukum Indonesia mengatakan bahwa dalam hukum perdata telah lama diakui bahwa suatu badan hukum (sebagai suatu subyek hukum mandiri; persona standi in judicio) dapat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig handelen; tort). Badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.

Lebih lanjut dikatakan dalam artikel itu bahwa badan hukum perdata terdiri dari beberapa jenis, diantaranya perkumpulan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”); Perseroan Terbatas (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas); Koperasi (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian); dan Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004).

Badan hukum menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai berikut:

“suatu badan yang di damping menusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain.”

Sarjana lain mengatakan:

“badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang dipisahkan untuk tujuan tertentu(yayasan).”

Sri soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan:

“baik perhimpunan maupun yayasan kedua-duanya berstatus sebagai badan hukum, jadi merupkana person pendukung hak dan kewajiban.”

Kalau dilihat dari pendapat tersebut badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia disebabkan karena:

a. Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri

b. Sebagai pendukung hak dan kewajiban

c. Dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan

d. Ikut serta dalam lalu lintas hukumà bias melakukan jual beli

e. Mempunyai tujuan dan kepentingan.

Semuanya ini dilakukan oleh para pengurusnya. Badan hukum dibedakan dalam 2 bentuk :
a. Badan hukum publik

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau
yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya
b. Badan hukum privat

Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirkan berdasarkan hukum sipil atau

perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

Sebagai subyek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu: (Teori Kekayaan bertujuan)

Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya.
Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.

Subjek Hukum Publik (Pidana)

1. Orang

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

2. Badan Hukum (Korporasi)

Masih bersumber pada artikel Metamorfosis Badan Hukum Indonesia, dalam ilmu hukum pidana, gambaran tentang pelaku tindak pidana (kejahatan) masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku (fysieke dader).

Dalam pustaka hukum pidana modern telah diingatkan, bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi atau dalam lalu lintas perekonomian, seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatannya itu secara fisik.

Karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi; manajemen), maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen (manusia; natural person), menjadi perbuatan korporasi (badan hukum; legal person) dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku sebagai perbuatan korporasi. Ini yang dikenal sebagai konsep hukum tentang pelaku fungsional (functionele dader).

KUHP belum menerima pemikiran di atas dan menyatakan bahwa hanya pengurus (direksi) korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana (criminal liability). Namun, pada perkembangannya korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PERBEDAAN

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa baik hukum perdata maupun hukum pidana, subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum. Dalam hukum perdata dan hukum pidana keduanya mengakui bahwa badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang. Hal ini karena perbuatan badan hukum selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia.

Selain itu, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata, badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya. Dalam hukum pidana, karena perbuatan badan hukum selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi), maka pelimpahan pertanggungjawaban pidananya terdapat pada manusia, dalam hal ini diwakili oleh direksi.

Perbedaannya, dalam KUHP tidak diatur mengenai pertanggungjawaban Direksi, hanya pertanggungjawaban individual.

Akan tetapi, pada perkembangannya, dalam peraturan perundang-undangan dikenal juga tindak pidana korporasi.

Dasar hukum:

1. KUHP (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad No 732 Th 1915;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Referensi:

1. Subekti.2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.